KENDARI — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, menegaskan bahwa draf RUU Sisdiknas yang tengah disusun harus mampu menjawab persoalan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Penegasan ini disampaikan di tengah workshop pembahasan draf RUU Sisdiknas yang digelar di Universitas Halu Oleo (UHO), Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kegiatan yang dihadiri Plt. Rektor UHO Prof. Khairul Munadi serta Staf Khusus Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bidang Tata Kelola Lembaga, Dr. Ismail Hasani, ini menjadi salah satu titik penting penyerapan aspirasi dari kawasan timur Indonesia. Hasil diskusi di UHO nantinya akan menjadi bahan pertimbangan strategis Komisi X dalam mengawal pembentukan payung hukum pendidikan nasional.
Ketimpangan Pendidikan Indonesia Timur Jadi Sorotan Utama
Lalu Hardian secara gamblang menyentil anggapan publik yang menilai pusat pertumbuhan dan kualitas pendidikan nasional masih dominan di Pulau Jawa. Menurutnya, data yang ada menunjukkan disparitas akses dan mutu pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus dituntaskan pemerintah dan legislatif.
“Masih banyak yang menganggap pendidikan berkualitas itu hanya difokuskan di Pulau Jawa. Faktanya data memang menunjukkan adanya ketimpangan. Inilah yang menjadi tugas dan PR kami di Komisi X agar ketimpangan ini tidak terus melebar,” tegasnya di Kendari.
RUU Sisdiknas Jadi Jaminan Hak Pendidikan Setara
Politikus itu menambahkan, kehadiran RUU Sisdiknas tidak sekadar memperbarui regulasi lama, melainkan hadir sebagai instrumen hukum yang komprehensif. Regulasi ini dirancang untuk menjamin hak konstitusional setiap warga negara memperoleh pendidikan setara tanpa terhalang sekat geografis.
“Melalui RUU Sistem Pendidikan Nasional ini, kita pertegas hak setiap warga negara—di mana pun mereka berada—untuk mendapat jaminan dan hak pendidikan yang sama,” pungkasnya.
Langkah DPR RI menjaring masukan langsung dari kampus-kampus di luar Jawa dinilai krusial. Dengan melibatkan UHO sebagai representasi perguruan tinggi di Sultra, diharapkan lahir lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap bersaing di tingkat global.
“Hari ini kita melibatkan Universitas Halu Oleo, dan tentunya ke depan kita akan melibatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, termasuk perguruan tinggi swasta. Hasil dari workshop ini sangat penting bagi kami di Komisi X agar ketimpangan pendidikan tidak terus terjadi,” ujar Lalu Hardian.
Rangkaian workshop ini menjadi bukti bahwa proses legislasi tidak lagi berpusat di Jakarta. Komisi X DPR RI berkomitmen mendengarkan langsung kebutuhan kampus-kampus di wilayah timur, memastikan kebijakan pendidikan nasional lahir dari data dan realitas lapangan, bukan sekadar asumsi di atas kertas.
