WAKATOBI — Meski menyetujui, DPRD menyertakan sejumlah catatan krusial agar penyusunan anggaran tahun depan lebih efektif dan berpihak pada kepentingan warga. Badan Anggaran secara spesifik meminta pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada pelayanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam alokasi belanja.
Empat fraksi yang terdiri dari Fraksi Golkar, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi AKNDS, dan Fraksi GENDRI bersama Banggar menilai dokumen KUA-PPAS yang diajukan telah layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya. Namun, sejumlah catatan disampaikan agar pelaksanaan pembangunan nantinya tidak timpang antarsektor.
Target PAD Realistis dan Sektor Produktif Jadi Sorotan
Banggar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan target yang realistis. Peningkatan pendapatan diminta tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi juga dari sektor-sektor produktif yang mampu menggerakkan perekonomian warga Wakatobi.
Selain itu, usulan program dari masing-masing komisi DPRD diminta untuk diselaraskan dengan kemampuan keuangan daerah. Langkah ini dinilai penting agar eksekusi program berjalan efektif dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembangunan.
Prinsip Keadilan dan Transparansi dalam Penyusunan APBD
Juru Bicara Fraksi Golkar, Adriani, menegaskan bahwa penyusunan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengedepankan prinsip keadilan, skala prioritas, efisiensi, dan transparansi. Hal ini agar APBD yang disusun benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Wakatobi.
“Penyusunan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 harus mengedepankan prinsip keadilan, skala prioritas, efisiensi, dan transparansi agar APBD yang disusun benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Wakatobi,” ujar Adriani.
Lanjut ke Tahap Pembahasan Berikutnya
Dengan persetujuan seluruh fraksi dan Badan Anggaran, Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan dibahas pada tahapan berikutnya. Dokumen ini akan menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
