JAKARTA — Gelombang pinjol ilegal yang kerap berujung intimidasi dan teror penagihan menjadi perhatian serius Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Organisasi wartawan terbesar di Indonesia ini menggandeng Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk menggencarkan edukasi publik melalui pemberitaan yang akurat dan mudah dicerna.
Akhmad Munir menegaskan, bahasa teknis industri teknologi finansial (fintech) yang rumit harus disederhanakan wartawan. Dengan demikian, masyarakat umum, termasuk pelaku UMKM di daerah, bisa memahami seluk-beluk pinjaman daring (pindar) sebelum memutuskan menggunakannya.
Bahasa Fintech yang Tinggi Harus Diterjemahkan Wartawan
"Nah di sinilah peran pers menjadi strategis. Pers menjadikan kegiatan ini sebagai pengetahuan yang bermanfaat untuk memastikan tulisan-tulisan kita, karya-karya kita bisa mengedukasi masyarakat. Bahasa-bahasa fintech yang rata-rata agak tinggi menjadi bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat umum," ujar Munir dalam sambutannya.
Menurutnya, industri pindar sejatinya punya potensi besar memperluas akses pembiayaan. Layanan ini bisa menjangkau warga dan UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan konvensional seperti perbankan.
Korban Pinjol Ilegal Hadapi Teror dan Penyalahgunaan Data
Namun, sisi gelap industri ini muncul dari maraknya entitas ilegal. Munir memaparkan, korban pinjol ilegal kerap menghadapi praktik penagihan tidak beretika, mulai dari intimidasi, teror, hingga penyalahgunaan data pribadi dan penipuan digital.
"Ini yang harus kita gaungkan agar masyarakat betul-betul paham dan mengerti. Karena pinjaman online ilegal yang selama ini marak terjadi, yang menjadi korban adalah masyarakat," tegasnya.
Ia berharap para wartawan memanfaatkan lokakarya ini untuk memperdalam pemahaman soal industri pindar. Dengan bekal itu, diharapkan lahir pemberitaan yang tidak hanya akurat, tetapi juga berfungsi sebagai alat literasi keuangan bagi publik.
Komitmen Bersama PWI dan AFPI Melindungi Publik
PWI bersama AFPI berkomitmen mendorong edukasi masyarakat melalui karya jurnalistik. Tujuannya jelas, agar warga mampu membedakan pindar yang berizin resmi dari pinjol ilegal yang merugikan.
"Oleh karenanya, antara kita dengan AFPI ini mendorong agar ayo bersama-sama kita memberikan literasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat melalui wartawan," kata Munir menambahkan.
Workshop ini menjadi pengingat bahwa di tengah gempuran informasi digital, peran pers sebagai filter dan pendidik publik tetap tak tergantikan. Terutama dalam melindungi warga dari jerat finansial yang membahayakan.
