KONAWE — Usulan belanja organisasi TP-PKK yang membengkak menjadi sorotan utama dalam rapat konsultasi Banggar DPRD Konawe bersama Bappeda, Jumat (7/8/2026). Dari total Rp1,9 miliar yang diajukan, sekitar Rp1,3 miliar dialokasikan untuk belanja operasional dan Rp669 juta untuk belanja modal.
Ketua Komisi III DPRD Konawe, H. A. Ginal Sambari, membandingkan pengajuan ini dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp1 miliar. Menurutnya, hasil program saat anggaran lebih kecil justru lebih terasa dibandingkan dengan usulan yang membengkak saat ini.
“Di tahun-tahun sebelumnya, anggarannya paling besar Rp1 miliar, tetapi hasilnya kelihatan. Sekarang anggarannya membengkak, tetapi hasil atau capaian yang terlihat belum sebanding,” tegas Ginal dalam rapat tersebut.
Banggar menegaskan bahwa yang dipersoalkan bukan keberadaan TP-PKK sebagai lembaga, melainkan efektivitas penggunaan uang rakyat. Ginal menyoroti potensi pemborosan yang kerap terjadi pada pos perjalanan dinas.
“Anggaran itu menjadi kecil ketika digunakan untuk perjalanan dinas keliling Indonesia. Kita ingin programnya yang dirasionalisasi, bukan dihapus,” ujarnya.
Anggota Banggar Fakrudin, S.Hut. menambahkan, biaya kegiatan lapangan di wilayah Konawe seharusnya dihitung berdasarkan kebutuhan riil. Ia memberi gambaran sederhana soal efisiensi biaya operasional kegiatan.
“Kalau membawa 100 orang ke Toronipa, misalnya, dengan biaya sekitar Rp200 ribu per orang, totalnya sekitar Rp20 juta. Jadi perlu dihitung kembali secara rasional kebutuhan anggarannya,” kata Fakrudin.
Persoalan lain yang mengemuka adalah adanya dana hibah yang diterima TP-PKK di luar pagu yang dibahas dalam KUA-PPAS. Kondisi ini dinilai memperkuat alasan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan riil organisasi tersebut.
Banggar meminta evaluasi kinerja dilakukan dari tingkat kabupaten hingga desa dan kelurahan. DPRD menekankan bahwa anggaran daerah harus menghasilkan manfaat terukur, bukan terserap untuk kegiatan seremonial atau aktivitas administratif yang minim dampak.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah dan tuntutan efisiensi belanja pemerintah, setiap usulan harus menunjukkan korelasi jelas antara besaran dana dan hasil yang dicapai. APBD, menurut DPRD, mesti diprioritaskan untuk program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menutup pembahasan, Ginal kembali menegaskan bahwa DPRD tidak bermaksud menghapus anggaran TP-PKK. Yang diminta adalah pertanggungjawaban dan kepastian bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi warga Konawe.