KENDARI — Polemik di lapangan bermula dari titik parkir di bahu Jalan H. Alala, tepat di depan kawasan SPBU dengan area parkir sisi pesisir sepanjang kurang lebih 200 meter. Selama ini, titik tersebut kerap digunakan masyarakat untuk memarkir kendaraan dalam waktu lama sehingga memenuhi kriteria objek retribusi parkir tepi jalan umum.
Paminuddin menjelaskan, kebijakan ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Penetapan titik retribusi juga telah melalui koordinasi dan kesepakatan bersama pemerintah kelurahan, ketua RT, serta RW setempat.
Berdasarkan perda tersebut, tarif retribusi parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan:
Paminuddin menilai anggapan yang berkembang bahwa retribusi dikenakan kepada kendaraan pengantre solar di SPBU tidak sesuai dengan substansi kebijakan Dishub. Ia menegaskan bahwa objek retribusi adalah kendaraan yang parkir di bahu jalan dalam waktu cukup lama, bukan kendaraan yang berada dalam antrean pelayanan SPBU.
“Yang dipungut retribusi adalah kendaraan yang memanfaatkan bahu jalan sebagai lokasi parkir, bukan kendaraan yang berada dalam antrean pelayanan SPBU,” ujar Paminuddin.
Selain menciptakan ketertiban lalu lintas, kebijakan ini juga bertujuan mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir. Dishub Kota Kendari memastikan seluruh pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan sesuai ketentuan Perda yang berlaku dan hanya pada titik-titik yang telah ditetapkan secara resmi.
“Klarifikasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan Pemerintah Kota Kendari dalam pengelolaan parkir tepi jalan umum,” pungkas Paminuddin.