MUNA — Kabar baik bagi warga Kabupaten Muna. Dua ruas jalan yang selama ini dikeluhkan kondisinya, yakni poros Lohia dan kawasan SOR La Ode Pandu, dipastikan masuk prioritas utama perbaikan tahun anggaran 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kepala BPJN Sultra, Haryono, pada Jumat (31/7/2026).
Haryono menegaskan bahwa kedua proyek peningkatan jalan tersebut saat ini menempati urutan teratas dalam daftar usulan di Kementerian PU. "Sudah pasti akan dikerja, tinggal menunggu penetapan anggarannya," ujarnya kepada media, Jumat (31/7/2026).
Dari total pagu anggaran Rp 17 miliar yang disiapkan, alokasi terbesar menyentuh poros Lohia. Ruas sepanjang 1,3 kilometer (km) tersebut menyerap anggaran Rp 9 miliar. Sementara itu, peningkatan kualitas jalan di kawasan SOR La Ode Pandu sepanjang 2 km dialokasikan dana sebesar Rp 8 miliar.
Haryono juga membuka peluang adanya tambahan anggaran. "Kemungkinan besar anggarannya bisa bertambah," tandasnya, mengindikasikan potensi perluasan scope pekerjaan di lapangan.
Masuknya dua ruas jalan kabupaten ini ke dalam skema pembiayaan APBN tidak lepas dari perjuangan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Ia berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna yang telah menyiapkan seluruh dokumen pendukung yang dibutuhkan.
Sinergi antara legislatif dan eksekutif ini menjadi kunci utama agar proyek vital bagi konektivitas dan aktivitas olahraga masyarakat di Muna ini bisa direalisasikan. Kehadiran Bupati Muna, Bachrun Labuta, dalam pertemuan tersebut menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kelancaran proyek ini.
Perbaikan poros Lohia diharapkan mampu mendongkrak aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Jalur ini merupakan akses vital yang menghubungkan sejumlah desa dengan pusat kecamatan, sehingga kelancaran distribusi hasil pertanian dan mobilitas warga akan meningkat signifikan.
Di sisi lain, pembenahan kawasan SOR La Ode Pandu akan memberikan kenyamanan baru bagi para atlet dan warga yang berolahraga. Dengan permukaan jalan yang mulus, kawasan ini diharapkan menjadi pusat kegiatan masyarakat yang lebih representatif dan aman.
Dengan telah tersedianya kucuran dana dan kepastian dari pemerintah pusat, warga Muna kini hanya perlu menunggu proses lelang dan pengerjaan fisik yang dijadwalkan berlangsung di tahun ini.