KENDARI — Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara, Wa Ode Iis Indriyani, menyatakan pendampingan langsung dari pemerintah pusat menjadi momentum memetakan berbagai kendala yang masih dihadapi daerah dalam pelaksanaan transformasi digital. Ia mewakili Kepala Dinas Kominfo Sultra dalam kegiatan tersebut.
Menurut Wa Ode Iis, proses evaluasi diharapkan berjalan optimal dan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti pemerintah daerah. Tujuannya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
"Penilaian PEMDI tahun ini tidak hanya melihat proses digitalisasi, tetapi juga mengukur dampak nyata layanan di lapangan," ujarnya, dikutip dari akun @Dinas Kominfo Sultra, Rabu (7/10/2026).
Transformasi Digital Bukan Tanggung Jawab Dinas Kominfo Semata
Wa Ode Iis menegaskan keberhasilan transformasi pemerintahan digital bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo. Seluruh perangkat daerah memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi.
Ekosistem tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Setiap perangkat daerah diminta memperkuat kolaborasi lintas sektor.
Digitalisasi Dinilai Sekadar Sarana, Muara Utamanya Pelayanan Publik
Perwakilan Kementerian PANRB, Arman Kurniawan, menegaskan digitalisasi pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Tujuan itu menghadirkan pelayanan publik yang semakin inklusif, efektif, dan efisien.
"Digitalisasi itu sarana. Muara utamanya adalah pelayanan publik," tegasnya.
Arman menjelaskan arah transformasi pemerintahan digital harus selaras dengan sasaran pembangunan jangka panjang nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045. Penerapan teknologi dalam pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya aplikasi atau sistem yang dimiliki setiap daerah.
Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana teknologi tersebut mampu memberikan kemudahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kabupaten dan Kota di Sultra Didorong Tuntaskan Penilaian Mandiri
Kegiatan PEMDI Onsite 2026 digelar selama dua hari di Aula Perpustakaan Modern Sultra, Kendari. Forum ini menjadi ruang verifikasi faktual bagi pemerintah daerah, khususnya kabupaten dan kota yang masih menghadapi kendala dalam menuntaskan proses penilaian mandiri.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah didorong tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif. Penerapan pemerintahan digital diharapkan mampu membangun sistem pelayanan yang terintegrasi, aman, efektif, serta mudah diakses masyarakat.
Transformasi digital pemerintahan di Sulawesi Tenggara mulai diarahkan lebih jauh. Bukan sekadar mengubah dokumen dan proses administrasi ke dalam sistem digital, tetapi memastikan teknologi benar-benar berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
Rekomendasi Konkret Jadi Kunci Tindak Lanjut
Pemerintah daerah di Sultra diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah melalui PEMDI Onsite 2026. Perbaikan tata kelola digital juga menjadi target utama kegiatan ini.
Berbagai inovasi teknologi pemerintahan didorong bermuara pada pelayanan publik yang lebih cepat, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan warga. Rekomendasi dari tim Kementerian PANRB menjadi acuan tindak lanjut bagi setiap daerah.
