KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menegaskan persetujuan bersama atas Rancangan Perubahan APBD 2026 mencerminkan tanggung jawab bersama dalam mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah. Ia menyebut kesepakatan itu sejalan dengan RPJMD Sultra 2025–2029 yang menjadi acuan perencanaan pembangunan provinsi.
Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan usai rapat paripurna di Gedung A Sekretariat DPRD Sultra. Gubernur menyampaikan apresiasi kepada DPRD Sultra, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan seluruh perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembahasan hingga rancangan perubahan anggaran disepakati.
Apa Langkah Setelah Persetujuan Bersama?
Dokumen Rancangan Perda Perubahan APBD 2026 akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Evaluasi itu menjadi tahap lanjutan sebelum perubahan anggaran daerah dapat ditetapkan secara definitif.
Gubernur meminta seluruh kepala perangkat daerah memastikan anggaran yang telah dialokasikan dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Setiap program dan kegiatan juga diminta dilaksanakan sesuai jadwal agar tidak terjadi keterlambatan serta target kinerja dapat tercapai.
Gubernur Minta Anggaran Tidak Berhenti Jadi Angka di Kertas
Andi Sumangerukka menekankan pentingnya realisasi anggaran yang berdampak langsung bagi masyarakat. Ia meminta jajarannya tidak menjadikan dokumen anggaran sekadar formalitas administrasi.
"Jangan biarkan anggaran berhenti sebagai angka di atas kertas; pastikan dia menjelma menjadi jalan menuju kesejahteraan yang nyata," tegas Andi Sumangerukka.
Seluruh pelaksanaan anggaran, lanjutnya, harus berorientasi pada manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat serta menjawab aspirasi dan kebutuhan warga Sulawesi Tenggara.
Persiapan APBD 2027 Mulai Disiapkan
Setelah Perubahan APBD 2026 ditetapkan, Gubernur meminta TAPD dan perangkat daerah segera mempersiapkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Persiapan dini itu diperlukan agar proses pembahasan anggaran tahun berikutnya tidak terkendala waktu.
Gubernur juga berharap komunikasi antara DPRD, TAPD, dan perangkat daerah semakin diperkuat. Menurutnya, koordinasi yang lebih baik akan membuat pengelolaan anggaran daerah ke depan lebih optimal.
