KONAWE — DP2KB Kabupaten Konawe memperkuat lini lapangan melalui peningkatan kapasitas kader IMP dan penyuluh KB yang tersebar di 28 kecamatan. Kegiatan ini menyasar keluarga berisiko stunting sebagai target utama pendampingan, mulai dari edukasi hingga intervensi tepat sasaran.
Kepala DP2KB Konawe Faisal Taridala menyampaikan hal tersebut kepada awak media di kantornya, Rabu (16/9/2026). Ia menjelaskan bahwa program nasional pencegahan stunting dijalankan menyeluruh hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Penapisan Keluarga Berisiko Stunting Libatkan 758 Kader
Fondasi program dimulai dari sosialisasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang melibatkan Ketua dan anggota DPRD, Forkopimda, Kepala OPD, pimpinan bank, instansi vertikal, camat, hingga Puskesmas se-Kabupaten Konawe. Sosialisasi itu ditindaklanjuti dengan pertemuan koordinasi di seluruh Balai KB dengan agenda utama penapisan keluarga berisiko stunting.
Dari hasil penapisan, sebanyak 758 kader diterjunkan untuk menyasar keluarga berisiko stunting sekaligus menjadi target utama pendampingan. Hasil penapisan kini ditindaklanjuti di masing-masing kecamatan oleh tim sekretariat melalui penyusunan Surat Keputusan (SK) Orang Tua Asuh.
"Kami ingin memastikan setiap keluarga berisiko stunting memiliki pendamping yang bertanggung jawab. SK Orang Tua Asuh ini adalah bentuk komitmen nyata kami," tegas Faisal.
Pelatihan Digelar Empat Kali di 29 Balai Penyuluhan KB
Peningkatan kapasitas pencegahan stunting telah dilaksanakan di 29 Balai Penyuluhan KB se-Kabupaten Konawe sebanyak empat kali. Materi pelatihan mencakup edukasi, pemantauan, dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting.
"Outputnya jelas, kami ingin meningkatkan pengetahuan dan kapasitas kader serta petugas lapangan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Mereka juga dilatih untuk melakukan edukasi, pemantauan, dan pendampingan kepada keluarga berisiko stunting," jelas Faisal.
Kegiatan ini juga mengidentifikasi keluarga berisiko stunting melalui penapisan lapangan, membangun koordinasi antara kader dan petugas pemerintah desa/kelurahan, serta menyusun rencana tindak lanjut pendampingan berkelanjutan.
Kader IMP Digerakkan untuk Penyuluhan dan Mobilisasi Masyarakat
Program penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) telah terlaksana dua kali di 29 Balai Penyuluhan KB. Peran kader IMP dinilai semakin aktif dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan pencegahan stunting.
"Kami melihat peran aktif dan kapasitas kader IMP dalam mendukung program Bangga Kencana dan percepatan pencegahan stunting semakin meningkat. Mereka kini tergerak untuk melakukan penyuluhan, pendampingan, dan mobilisasi masyarakat di wilayah binaannya," papar Faisal.
Koordinasi antara kader IMP dengan penyuluh KB, Balai Penyuluhan KB, pemerintah desa/kelurahan, dan lintas sektor terkait juga semakin solid. Hal ini memungkinkan teridentifikasinya permasalahan dan kebutuhan masyarakat terkait program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga, dan pencegahan stunting.
Bagian dari Pelaksanaan 6 Standar Pelayanan Minimal
Faisal menekankan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah, khususnya bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
"Program-program ini bukan sekadar kegiatan seremonial. Ini adalah bentuk nyata pelaksanaan 6 SPM, di mana kami memastikan setiap keluarga, terutama yang berisiko stunting, mendapatkan pelayanan yang layak, mulai dari edukasi, pendampingan, hingga intervensi yang tepat sasaran," pungkasnya.
DP2KB Konawe optimistis angka stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan melalui sinergi antara pemerintah daerah, kader, dan masyarakat dalam mencapai tujuan program strategis Konawe Bersahaja.
