SULAWESI TENGGARA — Tim peneliti diketuai Setiawati, S.Pd., M.H., bersama anggota Susi, S.Pd., M.Pd., serta dua mahasiswa, Radhya Putri Salwa Alifah dan Akbar Hidayah. Penelitian ini dibiayai Universitas Pamulang melalui skema penelitian dosen kelompok. Tujuannya menjembatani kesenjangan antara kebijakan bansos yang dirancang di tingkat pusat dengan realitas penerimaannya di tingkat akar rumput.
Program Bansos yang Diteliti
Riset ini menyoroti sejumlah program yang berjalan di Desa Tegal, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), hingga Bantuan Sosial Tunai (BST). Efektivitas program-program tersebut, menurut tim peneliti, tidak semata ditentukan besaran anggaran yang digelontorkan.
Bagaimana masyarakat penerima memahami, menilai, dan memaknai kebijakan itu ikut menentukan hasilnya. Persepsi positif dinilai mendorong partisipasi dan penggunaan bantuan secara produktif. Persepsi negatif berpotensi memicu sikap apatis hingga konflik sosial di tingkat lokal.
Tiga Cara Warga Memaknai Bansos
Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan desain studi kasus, tim peneliti menggali data lewat wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Informan mencakup warga penerima bansos, warga non-penerima sebagai pembanding, aparat desa, serta tokoh masyarakat di Desa Tegal — desa semi-perdesaan yang warganya banyak bekerja sebagai petani, buruh harian, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal.
Hasilnya, mayoritas masyarakat Desa Tegal memiliki persepsi cenderung positif terhadap program bantuan sosial pemerintah. Bansos dipandang memberikan manfaat nyata, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan, biaya pendidikan anak, kebutuhan kesehatan, hingga meringankan beban pengeluaran rumah tangga.
"Bantuan ini sangat membantu, apalagi kalau lagi tidak ada penghasilan. Bisa untuk beli beras, kebutuhan anak sekolah juga," ujar seorang informan, Ibu S (39 tahun), penerima PKH, sebagaimana dikutip dalam laporan penelitian.
Informan lain, Bapak R (45 tahun), menuturkan bagaimana bansos menjadi pegangan di tengah ketidakpastian penghasilan hariannya. "Kadang kerja tidak tentu, jadi bantuan ini sangat berarti. Minimal ada pegangan untuk makan," katanya.
Peneliti menemukan tiga konstruksi makna utama yang muncul dari pengalaman hidup warga yang berbeda-beda. Pertama, bansos dimaknai sebagai "penyelamat ekonomi" yang menjadi jaring pengaman di tengah ketidakpastian pendapatan. Kedua, sebagian warga memaknai bansos sebagai "hak sosial" yang seharusnya diterima warga negara yang memenuhi kriteria, bukan sekadar belas kasihan pemerintah.
"Kalau kita memang termasuk yang tidak mampu, ya seharusnya dapat. Itu hak kita," kata seorang informan, Bapak H (42 tahun).
Ketiga, muncul persepsi kritis yang memandang bansos sebagai potensi sumber ketergantungan apabila diberikan terus-menerus tanpa disertai program pemberdayaan ekonomi. "Kalau terus-terusan dapat bantuan, orang jadi terbiasa dan malas usaha," ujar Bapak D (48 tahun).
Data Penerima dan Transparansi Jadi Keluhan Utama
Di balik persepsi yang secara umum positif, penelitian ini menemukan sejumlah persoalan yang kerap disuarakan warga. Sorotan utama menyangkut akurasi data penerima dan transparansi proses penentuan penerima bantuan. Banyak informan menilai data yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
"Kadang yang sudah mampu masih dapat bantuan, sementara yang benar-benar butuh justru tidak terdata," ungkap Bapak A (47 tahun), salah seorang informan.
Isu keadilan distribusi juga muncul sebagai topik sensitif. "Yang jadi masalah bukan bantuannya, tapi siapa yang dapat. Kalau tidak adil, pasti jadi omongan," kata Ibu R (41 tahun).
Persepsi semacam ini, menurut tim peneliti, dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah apabila tidak segera diatasi. Meski di sisi lain, aparat desa menegaskan bahwa penentuan penerima telah melalui musyawarah dan mengikuti kriteria dari pemerintah pusat.
Bantuan Tetap Berjalan, Warga Diminta Aktif Cek Status
Penelitian ini tidak mengubah jadwal maupun besaran bantuan yang sedang berjalan. Warga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tetap menerima bantuan sesuai jadwal pencairan dari pemerintah. Bagi yang merasa memenuhi kriteria namun belum terdata, disarankan aktif mengecek status dan melapor ke aparat desa atau pendamping sosial setempat.
Informasi resmi soal status penerima bisa diakses melalui cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Warga juga bisa menyampaikan keluhan soal data yang tidak akurat melalui kanal pengaduan resmi Kemensos, bukan lewat perantara yang menjanjikan pencairan lebih cepat.
Tim peneliti merekomendasikan perlunya perbaikan mekanisme verifikasi data penerima di tingkat desa, agar bantuan benar-benar menyasar warga yang membutuhkan. Sampai laporan ini disusun, belum ada keterangan resmi dari pemerintah daerah soal tindak lanjut temuan tersebut.
/data/photo/2026/05/15/6a06d97e8c25c.png)