Pemerintah Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, mengoptimalkan pemanfaatan Dana Kelurahan dan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan guna memperkuat penanganan penyakit AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di daerah itu. Langkah ini diambil karena keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai tidak cukup menopang target eliminasi penyakit ATM pada 2030. Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam menyatakan optimalisasi pendanaan kolaboratif menjadi keharusan.
BAUBAU — Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam menyebut langkah penguatan pendanaan non-APBD itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Penanganan penyakit ATM sendiri merupakan program prioritas nasional menuju target eliminasi tahun 2030.
Keterbatasan APBD membuat optimalisasi sumber pendanaan di luar anggaran daerah menjadi krusial. Pemkot Baubau pun mengarahkan perhatian pada dua instrumen yang dinilai bisa menutup celah pembiayaan, yakni Dana Kelurahan dan CSR perusahaan.
Mengapa Dana Kelurahan dan CSR Jadi Andalan?
Darus Salam menegaskan penanganan penyakit ATM tidak bisa hanya dibebankan pada sektor kesehatan. Menurut dia, APBD memiliki batas kemampuan, sehingga pendanaan kolaboratif menjadi pilihan yang tak terhindarkan.
"Tantangan eliminasi penyakit ATM bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan tanggung jawab kita bersama. Karena APBD memiliki keterbatasan, optimalisasi pendanaan kolaboratif, seperti Dana Kelurahan dan penguatan CSR perusahaan, menjadi sebuah keharusan," kata Darus Salam saat menghadiri rapat penguatan Forum Kemitraan Penanggulangan ATM di Baubau.
Dana Kelurahan, lanjutnya, perlu diarahkan untuk kegiatan nonfisik di bidang kesehatan. Bentuknya bisa berupa edukasi masyarakat, pelacakan kasus, hingga pemantauan kepatuhan berobat penderita di tingkat lingkungan.
"Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif warga, sekaligus mempercepat deteksi dini di tingkat akar rumput," ujarnya.
Empat Komitmen Utama Pemkot Baubau
Dalam rapat tersebut, Pemkot Baubau menetapkan empat komitmen utama. Pertama, memasukkan isu penyakit ATM ke dalam perencanaan anggaran daerah.
Kedua, menetapkan indikator kinerja yang terukur. Ketiga, menyelaraskan pemberdayaan masyarakat kelurahan dengan prioritas kesehatan. Keempat, memperkuat koordinasi lintas sektor.
Rapat penguatan Forum Kemitraan Penanggulangan ATM di Baubau dihadiri perwakilan Badan Perencana Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kesehatan, para camat, lurah, kepala puskesmas, direktur rumah sakit, serta Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) Sultra.
Sinergi Lintas Sektor sebagai Modal Eliminasi 2030
Darus Salam menyebut keterlibatan banyak pihak dalam forum itu sebagai modal berharga. Menurut dia, sinergi yang kuat menumbuhkan optimisme baru untuk mewujudkan Kota Baubau yang mandiri, tangguh, serta bebas dari penularan ATM.
"Sinergi yang kuat ini menjadi modal berharga dan optimisme baru bagi seluruh pihak demi mewujudkan Kota Baubau yang mandiri, tangguh, serta bebas dari penularan ATM," ucapnya.
Target eliminasi penyakit ATM pada 2030 mendatang menjadi acuan kerja seluruh pihak yang terlibat dalam forum kemitraan tersebut.
