KOLAKA — Pemerintah Kabupaten Kolaka angkat bicara soal ketegangan di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP). Bupati Kolaka H. Amri meminta seluruh pihak menahan diri dan tidak menyelesaikan sengketa lahan atau hak lintasan dengan aksi sepihak di lapangan.
Insiden pengadangan jalur hauling menggunakan truk roda 10 sempat mengganggu distribusi operasional industri di lingkar tambang Pomalaa. Situasi bahkan memaksa aparat kepolisian melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk mencegah bentrokan fisik antarkelompok.
Tiga Poin Penekanan Bupati untuk Jaga Iklim Investasi
Dalam kunjungan Komisaris MIND ID yang juga Astamaops Polri, Komjen Pol. Fadil Imran di PSN Pomalaa, Bupati Amri menyoroti tiga hal utama. Ketiganya dinilai krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kolaka yang saat ini mencapai 5,96 persen.
Pertama, membangun simbiosis mutualisme antara korporasi dan pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah menginginkan kerja sama yang sehat dan inklusif agar proyek strategis nasional berjalan baik sekaligus membuka ruang keterlibatan pengusaha setempat.
"Hidup PSN-nya, hidup juga pengusaha-pengusaha yang ada di Kolaka," tegasnya.
Kedua, mengutamakan legalitas formal. Setiap klaim atas hak lintasan maupun sengketa lahan harus dibuktikan dengan dokumen legal yang sah sesuai peraturan perundang-undangan, bukan lewat intimidasi atau tekanan di lapangan.
Komunikasi Jadi Kunci, Bukan Aksi Sepihak
Bupati Amri menilai akar persoalan sebenarnya sederhana. Menurutnya, seluruh pihak hanya perlu duduk bersama dan memperkuat komunikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di kawasan industri.
"Saya kira ini hanya butuh komunikasi saja. Kita butuh komunikasi yang baik dan terus mendorong agar pengusaha-pengusaha di Kolaka bisa terlibat aktif dengan adanya PSN ini," ujarnya.
Ketiga, mencegah konflik berulang. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk mengantisipasi gangguan stabilitas keamanan sekaligus melindungi citra investasi Kabupaten Kolaka di mata investor.
Pemkab Kolaka Imbau Semua Pihak Hormati Proses Hukum
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya memberikan kemudahan birokrasi bagi investor. Namun, iklim investasi yang kondusif harus diimbangi kepatuhan seluruh pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku.
Pemkab Kolaka bersama jajaran Forkopimda mengimbau pihak yang bersengketa kembali menempuh jalur dialog dan mediasi. Penghormatan terhadap proses dan keputusan hukum menjadi prasyarat menjaga stabilitas keamanan dan keberlangsungan investasi di Bumi Wonua Mekongga.
